Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Narasumber:&#160;
1. Yudia Ramli Direktur Direktorat BUMD, BLUD dan BMD - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
2. Idris Aswin - Kepala Subdirektorat PKBMN III - Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN&#160;
3. Sofwan Syahputra - Kepala Jakarta Aset Management Centre - Jakarta Aset Management Center
&#160;
&#160; &#160; &#160;Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah APKD Tahun 2026 membahas strategi optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai sumber pendapatan daerah melalui pendekatan leveraging assets. Disampaikan bahwa aset daerah tidak seharusnya menjadi beban APBD, melainkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti OPD, BUMD/BUMN, sektor swasta, komunitas, hingga akademisi. Praktik di DKI Jakarta menunjukkan inovasi seperti pembentukan Jakarta Asset Management Centre, kajian potensi aset (visioning), penataan reklame, hingga pemanfaatan naming rights, yang telah menghasilkan ratusan kerja sama aset. Dalam implementasinya, diperlukan studi kelayakan untuk menarik investor serta tetap menjaga keseimbangan antara orientasi profit dan penyediaan fasilitas publik.
&#160; &#160; &#160;Diskusi juga menyoroti berbagai tantangan dan aspek hukum dalam pengelolaan BMD, seperti kasus kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) yang bermasalah akibat pailitnya mitra, serta praktik penyewaan berlapis oleh BUMD. Solusi yang disarankan antara lain melakukan penilaian ulang aset dan meminta legal opinion dari Kejaksaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, ditegaskan bahwa aset BUMD merupakan kekayaan yang dipisahkan dari keuangan daerah, sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan BUMD, namun tetap harus memperhatikan ketentuan perjanjian kerja sama. Penting juga memastikan adanya akses publik dalam pemanfaatan aset, melalui pengaturan insentif dan penyediaan fasilitas yang tetap dapat dinikmati masyarakat.
&#160; &#160; &#160;Dari perspektif kebijakan, optimalisasi BMD perlu didukung oleh perencanaan kebutuhan yang tepat, ketersediaan pejabat penilai yang memadai, serta pengelolaan aset yang lebih spesifik dan terstruktur. Siklus pengelolaan aset mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga penghapusan, dengan prinsip utama tidak mengganggu tugas pokok instansi dan menjaga status kepemilikan aset. Pemanfaatan aset umumnya dilakukan melalui skema sewa dengan perhitungan tarif tertentu, serta dapat dikembangkan sebagai underlying asset dalam pembiayaan seperti SBSN. Untuk mendorong optimalisasi secara berkelanjutan, pemerintah juga memfasilitasi forum manajemen aset sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik terbaik antara pusat dan daerah.