Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Uang Persediaan sekaligus memaksimalkan peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan mulai menerapkan sistem Marketplace dan Digital Payment seiring dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja.
Layaknya marketplace di sektor swasta, sistem marketplace yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan juga menyediakan layanan pemesanan, penyediaan, dan pembayaran barang/jasa secara daring. Alat bayar yang digunakan juga telah berbasis elektronik, yaitu dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran melalui Cash Management System (CMS/internet banking pemerintah) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa.
Sementara itu, faktor yang menjadi pembeda antara sistem Marketplace dan Digital Payment yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan atau saat ini lebih dikenal dengan nama Digipay dibandingkan dengan sistem sejenis umumnya adalah proses bisnis Digipay telah disesuaikan dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan perpajakan terkini. Digipay juga dikembangkan dan dipelihara oleh masing-masing Bank Himbara, yaitu BRI, Mandiri, BNI dan BTN.