Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Pengurusan Piutang Negara dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap piutang yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ditangani secara tertib, transparan, efisien, serta memberikan kepastian hukum. Upaya ini juga bertujuan mendukung optimalisasi penerimaan negara serta memperkuat tata kelola keuangan negara. Pelaksanaan pengurusan dilakukan oleh DJKN melalui PUPN, yang operasionalnya dijalankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Dasar hukum pengurusan Piutang Negara meliputi Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara penyerahan, penelitian, penagihan, hingga penyelesaian Piutang Negara.
Video Prosedur Pengurusan Piutang Negara ini menggambarkan tahapan pengurusan secara berjenjang, yaitu: 1. Penyerahan dari Instansi Pemerintah ke PUPN melalui KPKNL.&#160; 2. Penerimaan/Penolakan Panggilan, Pernyataan Bersama, dan Surat Paksa.&#160; 3. Penyitaan, Penilaian, dan Lelang, penebusa, dan penjualan tanpa melalui lelang Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain (HKL) 4. Penyelesaian Piutang Negara
Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara sistematis dan sesuai ketentuan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengurusan Piutang Negara oleh KPKNL.