Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko

<p>Kebijakan APBN secara garis besar meliputi &nbsp;pengelolaan kebijakan di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan dalam rangka &nbsp;menutup defisit APBN. Pada masa pandemi Covid 19, kondisi APBN sangat tertekan. Pendapatan negara, terutama yang berasal dari perpajakan merosot tajam, sementara belanja negara untuk mengatasi dampak Covid 19 sangat meningkat. Akibatnya defisit APBN sangat meningkat, bahkan mencapai lebih dari 6 persen di tahun 2020. Untuk mengatasi masalah ini, diterbitkan Perpu No 1 Tahun 2020, selanjutnya di sahkan menjadi Undang-undang No 2 Tahun 2020. Dalam pengaturan ini, defisit diperbolehkan lebih dari 3 persen terhadap PDB.&nbsp; Pada tahun 2023, batas defisit Kembali lagi menjadi 3 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0 17 Tahun 2003.</p>