Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko

Landasan ekonomi syariah didasarkan pada tiga konsep, yaitu: keimanan kepada Allah (Tauhid), kepemimpinan (khilafah) dan keadilan (a&#8217;dalah). Ketika seseorang memahami tentang ekonomi syariah secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi syariah dalam ketiga aspek tersebut. Tauhid merupakan konsep pertama, yang paling penting dan mendasar untuk ekonomi syariah, tauhid merupakan konsep yang mendasar, karena menyangkut ubudiah atau ibadah mahdah, muamalah, muasyarah, hingga akhlak. konsep tauhid bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya. Ekonomi atau iqtishod yang merupakan bagian dari muamalah secara umum di dalam konsep islam harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (al falah).
Pertama, ekonomi syariah menjadi penting karena ekonomi adalah satu-satunya ekonomi yang memiliki sumber yang sama dengan agama Islam. Ekonomi syariah bersumber dari Al Qur&#8217;an yang diwahyukan oleh Allah Ta&#8217;ala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ekonomi syariah juga bersumber dari hadits Rasulullah SAW, sumber hukum kedua di dalam Islam, dan ekonomi syariah juga bersumber dari ijtihad para ulama. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru muncul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang biasa dikenal dengan istilah ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang sangat memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan fiqh Islam terutama sekali dalam bidang ekonomi syariah. Sebab, hukum-hukum dalam nash terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas, maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas kepada yang terbatas. Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan dunia. Nilai-nilai agama harus tercermin dalam teori dan praktik ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah Ta&#8217;ala dan Rasul-Nya, sehingga logika manusia juga tidak boleh bertentangan dengan Al Qur&#8217;an dan Hadits. Jika ada konflik, maka kebenaran Al Qur&#8217;an dan Hadits adalah bersifat mutlak. Tujuan utama sistem ekonomi syariah sejalan dengan prinsip syariat yang berlaku dalam islam, yaitu untuk mencapai falah berupa sistem yang berkah dan bermanfaat sehingga menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan menerapkan ekonomi syariah, akan mewujudkan integritas sebagai seorang Muslim, karena kita berusaha menjalankan perintah Allah Ta&#8217;ala. Dengan menerapkan ekonomi syariah juga, kita sekaligus beribadah, karena sejatinya kita sedang menjalankan perintah Allah Ta&#8217;ala.
Kedua, ekonomi syariah adalah ekonomi yang mendukung amar ma&#8217;ruf nahi munkar. Secara bahasa amar ma'ruf artinya menyuruh orang berbuat baik, sementara nahi munkar artinya melarang orang berbuat yang jahat. Allah Ta&#8217;ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, &#8220;Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang selalu mengajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat&#8221;. Dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan syariah hanya bisa digunakan untuk perusahaan dan proyek halal. Kemudian ekonomi syariah juga bebas dari riba yang telah jelas diharamkan oleh Allah Ta&#8217;ala di dalam Al Qur&#8217;an (Al Baqarah: 275 dan Al Baqarah: 278-279) dan juga di dalam beberapa hadits Rasulullah SAW, salah satunya adalah: "Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang Ialai berzina" (Muttafaq 'alaih).&#160;&#160; &#160;
Ketiga, ekonomi syariah memiliki fungsi sosial. Jika kita berbicara spesifik mengenai bank syariah misalnya, bank syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi bank syariah sebagai penghimpun dana masyarakat untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk investasi dan memberikan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah serta menjadi pengemban fungsi sosial sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari tujuan dan fungsi tersebut, bank syariah diharapkan dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Bank syariah juga menjadi salah satu solusi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu mewabahnya praktik rentenir. Banyak masyarakat yang terjebak praktik riba ini, bukan hanya di Indonesia namun juga terjadi di luar negeri seperti Jepang, Malaysia, Singapura, Hong Kong, hingga Amerika Serikat. Masyarakat yang terlibat praktik rentenir banyak yang mengalami kejadian yang tidak mengenakkan, mulai dari diteror, dipermalukan di hadapan publik, hingga diambil barangnya. Bahkan di beberapa negara, rentenir memiliki afiliasi dengan organisasi kriminal. Fenomena ini sudah lama menjadi bagian dari masyarakat kita dan susah untuk diberantas. Kondisi ini membuat prihatin, di tengah semakin gencarnya kampanye ekonomi syariah yang dilakukan, baik oleh pemerintah, perusahahan swasta, maupun perbankan sendiri. Maka dari itu menjadi sangat penting untuk membuat layanan perbankan syariah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga yang terbawah, agar mereka memiliki pilihan selain meminjam kepada rentenir, pilihan yang bebas dari riba. Dengan membuat layanan perbankan syariah lebih inklusif, dana-dana syariah yang bersumber dari zakat, sedekah dan infaq dapat lebih dimanfaatkan dengan bijak dan tepat sasaran untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Dengan begitu, diharapkan ke depannya ekonomi syariah juga dapat lebih maju.
Keempat, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat menyampaikan keynote speech pada The 7th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) menyampaikan bahwa ekonomi halal dapat meningkatkan PDB (produk domestik bruto) Indonesia sebesar USD 5,1 miliar per tahun melalui ekspor serta peluang investasi, Indonesia juga merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan sekitar 230 juta penduduk Muslim. Pada tahun 2025, pengeluaran umat Islam di sektor halal diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,8 persen atau mencapai sekitar USD 3 triliun dan ekonomi halal global sendiri diperkirakan akan mencapai USD 4,96 triliun pada tahun 2030. Tantangan global telah menekankan kembali nilai ekonomi halal sebagai sumber pertumbuhan baru. Popularitas produk halal dan peningkatan permintaannya datang bahkan dari konsumen non-Muslim. Konsumen kecil mencari produk yang berkualitas tinggi, baik, aman, dan terutama beretika yang tertanam dalam perdagangan dan nilai-nilai halal. Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah berupaya mengakselerasi pengembangan industri halal nasional dan mewujudkan visi &#8220;Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia&#8221;, memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya juga mampu menjadi pasar terbesar produk halal dunia. Indikator ekonomi syariah Indonesia cukup baik dan berhasil menjadi peringkat ke-4 di dunia menurut data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2022. Indonesia merupakan salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34% dari pengeluaran halal global. Salah satu cara untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan semakin banyak strategi dan program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal. Salah satu dukungan pemerintah terhadap industri halal adalah melalui aturan yang mendukung industri produk halal, salah satunya melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
&#160;
Secara ringkas, potensi Indonesia sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah, mulai dari jumlah penduduk Muslim, pangsa pasar yang masih sangat terbuka lebar, hingga kepada dukungan pemerintah sendiri. Perlu peningkatan tingkat literasi dan inklusi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi dan keuangan syariah supaya dapat mencapai visi &#8220;Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia&#8221;. Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLKI) Tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14% sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah berada di 12,12%. Dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menguasai pasar dunia jika tingkat literasi dan inklusi terhadap keuangan syariah bisa ditingkatkan. Dan terakhir, data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2022 menunjukkan beberapa negara yang mayoritas non-Muslim berhasil mencatatkan namanya pada Global Islamic Economy Indicator, yaitu Russia, Singapura, Australia, Afrika Selatan, China, Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, UK, dan USA, yang seharusnya membuat Indonesia dengan berbagai potensi yang ada lebih menonjol dan bahkan menjadi produsen halal terkemuka dunia dalam berbagai bidang.