Lembaga National Single Window

Indonesia merupakan salah satu pemain utama dalam industri batubara dunia dengan jumlah cadangan sebesar 33,37 miliar ton pada akhir 2022 merujuk data Kementerian ESDM. Tak ayal, apabila para penambang selaku pemilik barang melakukan transaksi penjualan dan pengapalan komoditas minerba sebagai mekanisme perdagangan antarpulau. Kendati demikian, perdagangan minerba di Indonesia bukanlah hal yang sederhana sebab dipenuhi dengan tindakan kecurangan (fraud).
Dalam proses pengapalan, seringkali pelaku usaha melakukan penyalahgunaan data NTPN royalti provisional sebagai syarat pengangkutan. Pasalnya, terdapat celah bagi pelaku usaha untuk memberi laporan tidak sesuai realita di lapangan, seperti pengunaan NTPN yang tidak valid, jumlah komoditas minerba melebihi volume NTPN, penggunaan NTPN berkali-kali, jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar. Aktivitas pengapalan illegal batubara ini tentunya mengakibatkan kebocoran penerimaan negara berkurang dari sektor minerba.
Dalam rangka memastikan seluruh pengawasan pengangkutan komoditas minerba, diperlukan beberapa instrumen pendukung meliputi prosedur, proses verifikasi, dan pengadministrasian dokumen yang terangkum dalam kesiapan sistem pengawasan. Oleh karenannya, disusun kajian sebagai usulan integrasi data Daftar Muatan Antarpulau untuk pengangkutan komoditas minerba dengan validasi NTPN royalti beserta volumenya sebagai upaya untuk pengawasan terhadap pembayaran PNBP royalti penjualan komoditas minerba.