Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Pada awal tahun 2022 lalu Presiden RI menetapkan Undang-undang No 4 tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Penyusunan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh dinamika global dan domestik yang menuntut peningkatan ketahanan sektor keuangan Indonesia. Krisis ekonomi global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas produk-produk keuangan telah menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang lebih kuat dan fleksibel. Selain itu, pertumbuhan inovasi di bidang keuangan, seperti fintech dan aset digital, juga memunculkan risiko baru yang perlu diantisipasi. Dalam konteks ini, UU P2SK diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghadirkan sistem yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.
Selain tantangan eksternal, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi risiko domestik, seperti potensi ketidakstabilan sistemik akibat lemahnya pengawasan dan pengelolaan risiko di beberapa lembaga keuangan. Pengalaman krisis keuangan masa lalu menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, sistem keuangan dapat runtuh dengan cepat, membawa dampak luas pada perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR memandang perlu adanya undang-undang yang komprehensif untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. Dengan hadirnya UU P2SK, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim keuangan yang lebih aman dan stabil.
 Bagaimana pemaparan lebih lanjut mengenai proses penyusunan Undang-undang P2SK tersebut serta bagaimana cakupan pengaturannya, mari kita simak video ini.&#160;