Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa setelah mendapat perintah berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, jadi surat perintah bayar (SPBy) menjadi dasar bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan uang yang ada pada penguasaannya; SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan oleh PPK. Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian maka bendahara pengeluaran membuat kuitansi sesuai dengan format yang terlampir pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012. Atas SPBy yang diperintahkan oleh PPK, bendahara pengeluaran melakukan pengujian sebelum melakukan pembayaran meliputi: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b. memeriksa kebenaran atas hak tagih, yaitu. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran; nilai tagihan yang harus dibayar; jadwal waktu pembayaran; dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; c. memeriksa kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; d. memeriksa dan menguji ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun). Apabila pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran merupakan uang muka kerja, maka SPBy dilampiri dengan rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran, rincian kebutuhan dana dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka dari penerima uang muka kerja. Berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Perintah Bayar (SPBy) adalah sebagai dasar bendahara pengeluaran untuk mengeluarkan uang persediaan untuk dibayarkan kepada penyedia barang/jasa atau penerima uang muka kerja, tanpa SPBy tersebut bendahara pengeluaran tidak dapat melakukan pembayaran.