Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Mulai 1 Juli 2024 mendatang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diimplementasi secara penuh sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. Langkah ini sebagai upaya untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Pemadanan NIK dan NPWP juga merupakan upaya untuk membentuk big data basis pajak. Dengan digunakannya NIK sebagai NPWP maka tercipta sebuah proses pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan.
KPPN Pekanbaru dalam kaitannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah tentunya juga tidak akan terlepas dari proses pemadanan NPWP ke NIK ini. Salah satu yang paling ber-korelasi adalah dalam penggunaan dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan produk utama bagi para satuan kerja yang dilayani oleh KPPN Pekanbaru dalam proses pengajuan dana dari APBN. Tentunya proses pemadanan NPWP ke NIK di SAKTI ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan tidak hanya dari satuan kerja itu sendiri maupun dari pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemrakarsa sistem SAKTI.
Dalam video terdapat beberapa proses konsultasi terkait pemadanan NPWP ke NIK di SAKTI yang mungkin bisa menjadi semacam template untuk semua pihak terutama satuan kerja dalam melaksanakan proses pemadanan NPWP ke NIK ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
&#160;