Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tata Laksana Ekspor Ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 155/2022 hal Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
<div dir="auto">
Secara yuridis, ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yang dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut dimuat ke atas sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Dalam pelayanan kepabeanan ekspor, eksportir harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu menyampaikan Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE/PEB), melunasi pungutan negara (Bea Keluar), serta memenuhi ketentuan **larangan dan/atau pembatasan (lartas).
Pemenuhan ketentuan lartas dan dokumen pelengkap pabean seperti invoice, packing list, dan perizinan instansi teknis diverifikasi melalui Portal INSW maupun Sistem Komputer Pelayanan.
alur operasional dan tata cara administrasi ekspor secara menyeluruh mencakup:
<ul>
<li>Penyampaian PEB: Ketentuan waktu pengajuan dokumen ke Kantor Pabean paling cepat 7 hari sebelum perkiraan tanggal ekspor.</li>
<li>Penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik: Proses pengawasan administrasi serta pemeriksaan fisik barang ekspor yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.</li>
<li>Pemuatan, penimbunan, dan pengangkutan: Aturan penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara (TPS), pemuatan di tempat lain di luar kawasan pabean, pengawasan barang curah, hingga pengangkutan multimoda.</li>
<li>Pembetulan dan pembatalan PEB: Prosedur perbaikan data PEB serta batas waktu pelaporan pembatalan ekspor guna menghindari sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5 juta</li>
<li>Penghitungan dan pemungutan Bea Keluar: Tata cara perhitungan Bea Keluar menggunakan tarif advalorum atau spesifik untuk komoditas tertentu (seperti kelapa sawit/CPO, kayu, biji kakao, dan hasil pengolahan mineral) beserta mekanisme penerbitan Nota Pelayanan Ekspor (NPE).</li>
</ul>
</div>