Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div class="entry-header">
<h2>Penyelesaian Retur SP2D</h2>
</div>
<div>
<p>Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :&#160;<strong>PER-9/PB/2018</strong> tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Yang dimaksud dengan&#160;<strong>Retur SP2D</strong> adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima Kepada Bank Pengirim. Dalam bahasa sederhananya, SP2D sudah terbit namun uangnya tidak masuk ke rekening penerima.&#160;</p>
<p>Adapun beberapa&#160;<strong>penyebab retur</strong>&#160;yaitu:</p>
<p>1. Nama pemilik rekening pada SPM salah (tidak sama dengan di buku tabungan penerima<br />2. Nomor rekening pada SPM salah atau nomor rekening penerima dana berbeda dengan nomor rekening yang telah terdaftar pada SPAN&#160;atau justru rekening yang telah terdaftar berbeda dengan informasi buku tabungan penerima<br />3. Nama bank penerima salah<br />4. Rekening pasif/tidak aktif/ tutup</p>
<h4><strong>Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan :</strong></h4>
<ol>
<li>Pembayaran kembali ke rekening penerima sesuai dengan permintaan Kuasa PA/Satker;&#160;<em>atau</em></li>
<li>Penyetoran ke Kas Negara.</li>
</ol>
</div>