Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pada tahun 2019 silam, Presiden RI Bapak Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta di Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini pembangunannya masih terus berlanjut. IKN diharapkan menjadi Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.
Pembangunan IKN direncanakan dalam 5 tahap. Tahap 1 mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024, yang fokus pembangunannya adalah perumahan untuk ASN, TNI, Polri, dan BIN, serta fasilitas umum untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.
Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur mencapai lebih dari Rp460 triliun. Dana pembangunan IKN nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya APBN. Pendanaan APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN, dengan estimasi biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 20% dari total anggaran pembangunan kawasan IKN.
Pendanaan APBN disalurkan di Provinsi Kalimantan Timur melalui KPPN Samarinda dan KPPN Balikpapan, yang merupakan instansi vertikal di bawah Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, pembangunan IKN telah dianggarkan sebesar Rp21 triliun yang dikelola oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.