Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div class="single-img">
<figure>
<figcaption>Deni Haryono - Kepala KPPN Kutacane</figcaption>
</figure>
</div>
<div class="single-body">
<div class="single-body-text">
<div id="content-detail" class="single-body-text-only">
KBRN, Takengon:&#160;Pembangunan ekonomi di daerah selain&#160;dibutuhkan&#160;APBN,&#160;juga diperlukan&#160;APBD yang merupakan alat kebijakan fiskal pemda untuk mengintervensi dan berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi di daerah,&#160;bahkan menjadi&#160;shock absorber&#160;perekonomian pada kondisi yang tidak menentu. Sehingga perlu dijaga&#160;sustainabilitas fiskal-nya, yaitu&#160;kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan fiskalnya secara terus-menerus dengan tetap menjaga posisi keuangannya dalam keadaan&#160;solvent&#160;(Burnside, 2015).
Oleh sebab itu, APBN/APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal perlu didorong lebih sehat agar dapat produktif mendukung pencapaian target, efisien dalam pengalokasian anggaran, berdaya tahan yang handal untuk meredam ketidakpastian serta mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Melalui APBN/APBD yang sehat tersebut diharapkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dapat berfungsi optimal sehingga efektif untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan serta mewujudkan kesejahteraan.
Untuk mewujudkan APBD yang sehat,&#160;salah satunya dengan peningkatan kemampuan kemandirian fiskal daerah sehingga diharapkan dapat menjaga&#160;sustainable fiskal. Untuk bisa mewujudkan kemandirian fiskal,&#160;maka APBD perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah agar tidak tergantung pada sumber dana/pendapatan yang berupa transfer dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program atau kegiatan operasional dan investasi yang akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan peningkatan PAD oleh setiap pemda saat ini telah didukung oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang&#160;Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Di dalam UU HKPD terdapat 4 pilar, yaitu :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;Penguatan&#160;Local Taxing Power dengan restrukturisasi dan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
2.&#160;&#160;&#160;&#160;Ketimpangan Vertikal Dan Horisontal Yang Menurun;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;Peningkatan Kualitas Belanja Daerah;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.
Salah satu tujuan UU HKPD adalah memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengurangi biaya administrasi pemungutan.
Data keuangan publik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan antara TA 2011 dan 2020, proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah meningkat sebesar 7,3&#160;poin persentase (dari 8,6% di TA 2011 menjadi 15,9% di TA 2020). Tren positif ini juga diikuti oleh proporsi pos penerimaan pajak lokal terhadap total penerimaan daerah yang meningkat sekitar 4,3 poin persen (dari 3,9% di TA 2011 menjadi 8,2% di TA 2020). Walaupun mengalami peningkatan, namun proporsi PAD dalam APBD hanya maksimal 15,9%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pemda masih mengantungkan penerimaannya untuk membiayai belanja dari dana Transfer ke Daerah (TKD).
Sedangkan data realisasi penerimaan pemerintah daerah tahun 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan data rilis BPS di websitenya menunjukkan adanya peningkatan porsi PAD terhadap total penerimaan daerah yang signifikan dibandingkan tahun 2020, yaitu mengalami peningkatan sebesar 13,75 poin persentase (dari 15,9% di TA 2020 menjadi 29,65% di TA 2023). Apabila datanya dipisah antara pemerintah daerah Provinsi dengan Kabupaten, porsi PAD terhadap total penerimaan daerah untuk pemerintah provinsi TA 2023 sudah lebih besar PAD daripada&#160;&#160;pendapatan transfer (porsi PAD sebesar 57,8% sedangkan porsi Pendapatan Transfer sebesar 41,54%) sehingga pemerintah daerah provinsi sudah memiliki kemandirian yang lebih besar dibandingkan pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk penerimaan pemerintah kabupaten/kota sampai dengan TA 2023 masih tergantung dengan pendapatan transfer karena porsi PAD terhadap total penerimaan daerah masih lebih kecil (porsi PAD sebesar 18,37%, sedangkan porsi Pendapatan Transfer sebesar 80,86%) sehingga ketergantungan akan dana transfer dari pemerintah pusat untuk operasional dan pembangunan di kabupaten/kota masih sangat tinggi. Perbandingan PAD Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana grafik dibawah ini.
Grafik perkembangan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah TA 2021-2023 sebagaimana dibawah ini :
<img src="https://rri-assets.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/berita/100/o/Cuplikan_layar_2024-11-19_114917/16exyb0py68bfxa.png" />
Laporan ALCO Kanwil DJPb Provinsi Aceh Januari 2024, porsi Dana TKD atas pendapatan APBD TA 2023&#160;adalah sebesar&#160;29,79&#160;Triliun atau 84,18% dari total pendapatan APBD&#160;sebesar 35,39 Triliun&#160;sehingga PAD yang berhasil dikumpulkan pemda sebesar 15,82% dari Pendapatan APBD.&#160;Apabila dibandingkan dengan&#160;porsi Dana TKD atas pendapatan APBD TA 2022,&#160;maka porsi PAD secara persentase yang dikumpulkan oleh Pemda wilayah Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar&#160;1,84%.
Sedangkan ketergantungan fiskal daerah terhadap dana TKD di&#160;&#160;Pemda Aceh Tenggara dan Gayo Lues yang berada di wilayah kerja KPPN Kutacane dapat&#160;dapat dilihat dari tren realisasi pendapatan&#160;sebagai berikut :
&#160;
Tabel 1 : Data Ringkasan&#160;Pendapatan&#160;Kabupaten Aceh Tenggara TA 2018 s/d 2024
dalam Miliar
<div class="se-component se-image-container __se__float-none" contenteditable="false">
<figure><img src="https://rri-assets.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/berita/100/o/Cuplikan_layar_2024-11-19_114941/u6jdlyulxcy49lb.png" alt="" data-proportion="true" data-align="none" data-file-name="u6jdlyulxcy49lb.png" data-file-size="0" data-origin="," data-size="," data-rotate="" data-rotatex="" data-rotatey="" data-percentage="auto,auto" data-index="2" /></figure>
</div>
<div class="se-component se-image-container __se__float-none" contenteditable="false">
<figure><img src="file:///C:/Users/berit/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png" alt="" data-proportion="true" data-align="none" data-file-name="clip_image004.png" data-file-size="0" data-origin="," data-size="," data-rotate="" data-rotatex="" data-rotatey="" data-percentage="auto,auto" data-index="3" /></figure>
</div>
Sumber data : LRA APBD Kabupaten Aceh Tenggara
&#160;
Porsi PAD terhadap Total Pendapatan di APBD Kabupaten Aceh Tenggara&#160;mulai&#160;TA 2018 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif dengan kisaran dibawah angka 10%,&#160;sempat&#160;mengalami penurunan dari 2019 sampai dengan 2022&#160;sebesar&#160;5,94 poin&#160;(dari sebesar 8,74% pada PAD 2019 menjadi sebesar 2,80% di 2022).&#160;Kemudian meningkat di TA 2023 ke angka 7,80% dan di TA 2024 ditargetkan sebesar 9,19%.&#160;Porsi pendanaan APBD di Kabupaten Aceh Tenggara sebagian besar tergantung alokasi Dana Transfer dari&#160;Pemerintah&#160;Pusat dengan rata-rata mulai tahun 2018 sampai dengan 2024&#160;adalah sebesar 85,07%. Selain itu juga terbantu dari dana Transfer Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil pajak, pendapatan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi lainnya.
Rata-rata kemampuan PAD kabupaten Aceh Tenggara mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2023&#160;adalah sebesar&#160;6,73% dari seluruh nilai pendapatan yang ada di APBD. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kemampuan PAD dalam menyokong APBD secara nasional ataupun di propinsi Aceh, maka PAD di kabupaten Aceh Tenggara tertinggal jauh dimana untuk rata-rata porsi PAD&#160;Kabupaten/Kota&#160;dalam APBD secara nasional pada tahun 2023&#160;adalah 18,37%, sedangkan porsi PAD di wilayah propinsi Aceh tahun 2023&#160;adalah sebesar 15,82%.
Tabel 2 : Ringkasan&#160;Pendapatan&#160;Kabupaten Gayo Lues TA 2018 s/d 2024
<div class="se-component se-image-container __se__float-none" contenteditable="false">
<figure><img src="https://rri-assets.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/berita/100/o/Cuplikan_layar_2024-11-19_114954/th841gdfxdtyzbf.png" alt="" data-proportion="true" data-align="none" data-file-name="th841gdfxdtyzbf.png" data-file-size="0" data-origin="," data-size="," data-rotate="" data-rotatex="" data-rotatey="" data-percentage="auto,auto" data-index="4" /></figure>
</div>
<div class="se-component se-image-container __se__float-none" contenteditable="false">
<figure><img src="file:///C:/Users/berit/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png" alt="" data-proportion="true" data-align="none" data-file-name="clip_image006.png" data-file-size="0" data-origin="," data-size="," data-rotate="" data-rotatex="" data-rotatey="" data-percentage="auto,auto" data-index="5" /></figure>
</div>
Sumber data : LRA APBD Kabupaten Gayo Lues
Sedangkan porsi PAD dalam APBD Kabupaten Gayo Lues dari tahun 2018&#160;sampai dengan 2023&#160;mengalami peningkatan&#160;sebesar 1,21 poin (Tahun 2018 sebesar 5,67 dan pada tahun 2024 sebesar 6,88%). Rata-rata kemampuan PAD kabupaten Gayo Lues mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2023&#160;adalah sebesar 6,56% dari seluruh nilai pendapatan yang ada di APBD. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kemampuan PAD dalam menyokong APBD secara nasional ataupun di propinsi Aceh, maka PAD di kabupaten Gayo Lues&#160;lebih&#160;tertinggal&#160;dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
Dari data diatas, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan APBD terhadap dana transfer ke daerahyang terjadi&#160;di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues&#160;masih dibawah rata2 nasional dan Pemerintah di wilayah Provinsi Aceh.
Peningkatan PAD&#160;merupakan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan hampir semua pemerintah daerah di Indonesia.&#160;Peningkatan PAD telah menjadi salah satu dari tujuan diterbitkannya UU HKPD, yaitu penguatan sistem perpajakan daerah dengan beberapa langkah:
1.&#160;&#160;&#160;&#160;Mendorong kemudahan berusaha;
2.&#160;&#160;&#160;&#160;Mengurangi retribusi atas layanan wajib;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kab/Kota;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;Basis pajak baru (sinergi pajak Pusat-Daerah).
Peningkatan&#160;local taxing power&#160;dengan menjaga kemudahan berusaha&#160;dapat&#160;dilakukan dengan :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
2.&#160;&#160;&#160;&#160;Rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota&#160;sebagai penggantian&#160;skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;Perluasan objek melalui&#160;sinergitas Pajak Pusat dan Daerah&#160;(valet&#160;parkir, objek rekreasi, dsb)
5.&#160;&#160;&#160;&#160;Harmonisasi dengan peraturan perundangan lain
Hasil FGD bersama antara Pemerintah Daerah Aceh Tenggara dan Gayo Lues dengan Kemenkeu Satu Kutacane (KP2KP Kutacane serta KPPN Kutacane) pada tanggal 3 Oktober 2024, diidentifikasi beberapa permasalahan terkait masih rendahnya PAD yang dapat dihimpun oleh Pemerintah Daerah antara lain :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Regulasi terkait pengelolaan PAD yang belum kuat dan perlu disempurnakan;
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Organisasi yang menangani PAD di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues dan mungkin di beberapa Pemerintah Daerah lainnya hanya setingkat eselon III di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Kemampuan Apatur Pemerintah Daerah yang kurang dalam pengelolaan dan pengalian&#160;&#160;PAD;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Penggelolaan PAD mulai dari pengelolaan data, pelaporan belum memanfaatkan teknologi informasi;
5.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rendahnya penegakan hukum dalam pemungutan pajak daerah;
6.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Masih banyak potensi daerah, baik kekayaan alam maupun aset pemerintah daerah yang belum dioptimalkan;
7.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Keterbatasan akses lalu lintas barang sehingga Pemerintah Daerah kesulitan menarik investor masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Sehingga banyak potensi PAD yang belum bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah.
&#160;Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, terdapat beberapa strategi dalam peningkatan PAD yang bisa diterapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Peningkatan Kapasitas OSDM;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Penguatan BUMD, Kemitraan dengan swasta;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pengembangan Ekonomi Kreatif, Iklim Investasi (EDB), Industri Unggulan;
5.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalisasi Pelayanan Publik;
6.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pengelolaan Aset Daerah, dan lain-lain PAD.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Berkenaan dengan optimalisasi pajak daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama kelembagaan dengan Kementerian Keuangan dhi Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam ruang lingkup&#160;&#160;Core&#160;maupun Supporting-nya. Kerjasama diruang lingkup inti (Core), yaitu :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pelaksanaan pertukaran data perpajakan;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pemanfaatan data/atau informasi pajak atas pengusaha dan WP yang ditetapkan secara berkala yang telah disepakati;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pelaksanaan pengawasan WP Bersama di bidang perpajakan.
Sedangkan kerjasama diruang lingkup penunjang (Supporting), yaitu :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak Daerah;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan Terpadu;
5.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi;
6.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai kesepakatan para pihak.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Upaya optimalisasi Pajak Daerah dapat juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas Organisasi Sumber Daya Manusia (OSDM) melalui :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Peningkatan kapasitas aparatur/Bimtek, seperti Bimtek Penagihan Pajak (Juru Sita Pajak Daerah), pemeriksaan pajak daerah, penilaian PBB P2, BPTHB dan Bimtek lainnya sehingga dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan pajak daerah;
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Penguatan regulasi/infrastruktur perpajakan daerah, meliputi : (i) Regulasi penguatan kewenangan SDM Aparatur (JF Pemeriksa Pajak Daerah, JF Juru Sita, JF Penilai PBB); (ii) Regulasi penguatan kelembagaan (Organisasi dan Tata Kerja);(iii) Regulasi Penguatan Proses Bisnis Inti Perpajakan Daerah (Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan); (iv) Regulasi untuk efisiensi administrasi and compliance cost; (v) Regulasi Kebijakan Teknis lainnya.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Selain upaya-upaya diatas, optimalisasi pajak daerah juga dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan teknis lainnya seperti :
1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Tax Clearance&#160;PBB dalam setiap permohonan administrasi masyarakat (pengurusan kependudukan/nikah/sekolah/perizinan,dll);
2.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Penghapusan/Pengurangan Sanksi/denda PBB tahun-tahun sebelumnya;
3.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Penyesuaian NJOP , kelas tanah, dan tarif;
4.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalisasi layanan perpajakan dan omni channel;
5.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Penguatan basis data : prioritas validasi SPPT yang tidak terkirim, validasi pemilik lahan/tanah, pemutahiran bertahap (objek,subjek, pemecahan, ganda, alamat, pembayaran, status, dan lainnya);
6.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Upaya Intensifikasi : penilaian individu untuk NJOP &gt; 1 M;
7.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Upaya Pengawasan : Razia;
8.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Upaya Persuasi : Insentif bagi kecamatan dengan capaian PBB tertinggi, Sosialisasi Masyarakat;
9.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Upaya Terakhir : Manajemen Penagihan dan Penegakan Hukum.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dan Organisasi yang lebih kuat dengan didukung proses bisnis yang efisien dan efektif serta penerapan beberapa kebijakan teknis lainnya serta penegakan hukum dalam pemungutan PDRD diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan pajak daerah. Berbagai upaya untuk peningkatan PAD tersebut, dapat dilakukan bersama-sama antara Kementerian Keuangan Satu&#160;&#160;yang ada di daerah dengan Pemerintah Daerah.
Selain itu, untuk lebih mendorong Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan PAD-nya.
Dengan peningkatan PAD, diharapkan keberlanjutan fiskal APBD dapat lebih terjaga dan peningkatan kemandirian fiskal, sehingga Pemerintah Daerah dapat terus&#160;&#160;meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian di daerah masing-masing.
(tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan pandangan dari instansi).&#160;Deni Haryono - Kepala KPPN Kutacane.
</div>
</div>
</div>

Tulisan ini merupakan opini dari saya, Deni Haryono Kepala KPPN Kutacane Tahun 2024 terkait dengan sinergi kemenkeu satu akselerasi peningkatan PAD Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Tulisan Ini membahas tentang&#160; kondisi Pendapatan dua Kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPN Kutacane, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, pembangunan ekonomi di daerah, hal - hal apa saja yang dapat mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues , kelemahan dan permasalahan terkait kurang maksimalnya PAD Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, Potensi PAD Kabupaten Aceh Tenggaran dan Gayo Lues, serta memberikan rekomendasi atas ulasan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.
&#160;
Adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan menjadi saran terkait kondisi ekonomi khususnya dalam hal memaksimalkan potensi PAD yang ada dari berbagai bidang, khususnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues.