Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara diawali dari proses Perencanaan Kebutuhan, Perencanaan Kebutuhan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat satuan satker sampai level Pengguna Barang, proses ini dinamakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yaitu proses merumuskan rincian kebutuhan BMN pada masing-masing satuan kerja.
Penganggaran. Penganggaran ini dilaksanakan sesuai dengan nilai BMN yang telah direncanakan dan disetujui pada tahap pertama, setelah anggaran tersedia baru pengadaan BMN akan dilaksanakan pada masing-masing pengguna barang.
Pengadaan, yaitu pengadaan baik berupa Barang Milik Negara maupun Jasa Oleh tiap Kementerian maupun Lembaga yang sejak proses identifikasi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dibiayai oleh APBN.
Penggunaan, yaitu penggunaan BMN oleh satuan kerja dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi maupun rencana awal pengadaan pada masing-masing satuan kerja.
Pemanfaatan, yaitu pendayagunaan aset negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian atau Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Penilaian yaitu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
Pengamanan BMN, yaitu proses atau upaya yang dilakukan untuk menjaga BMN agar tetap pada kondisi BMN tetap baik untuk BMN yang berada dalam penguasannya.
Pemeliharaan, yaitu rangkaiana kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan umur ekonomis suatu BMN agar tetap dapat berfungsi semaksimal mungkin.
Penatausahaan. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain. Pihak lain ini dapat berupa Pemda, BUMN atau BUMD, dan perorangan.
Pemusnahan, yaitu Tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan Barang Milik Negara. Pemusnahan ini dilakukan terhadap BMN yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan maupun dipindahtangankan.
Penghapusan, yaitu menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penelola, pengguna dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab baik administrasi maupun fisik atas BMN yang yang telah dihapus tersebut.