Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Munculnya kondisi pada bendahara di setiap satuan kerja seperti kompetensi bendahara yang bervariasi, bendahara hanya menjadi tugas sampingan, dan bukan tugas utama, serta honorarium yang belum sesuai dengan tanggung jawab dan risiko yang dihadapi, sehingga diterbitkan Sertifikasi Bendahara sesuai PP Nomor 7 Tahun 2016 yang sampai saat ini masih berlaku. Dengan adanya PP tersebut, PNS, TNI, POLRI yang diangkat sebagai bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan, dan bendahara pembantu wajib memiliki sertifikat bendahara yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat lain yang ditunjuk. Sertifikat dimaksud diperoleh melalui Ujian Sertifikasi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai PP Nomor 7 Tahun 2016. Peserta yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi bendahara akan memperoleh sertifikat Bendahara dan mendapatkan nomor Register BNT.</p>