Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam penetapan HS Code suatu barang ada dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu Identifikasi Barang dan Klasifikasi HS Code, sebagaimana tertuang dalam The Handbook of Classification terbitan WCO.
Identifikasi Barang, yaitu upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu pemeriksa/petugas untuk menentukan <a href="http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Identitas&amp;action=edit&amp;redlink=1">identitas</a> &#160;suatu barang. Pemeriksaan&#160; atas identitas atau spesifikasi barang ini untuk kepentingan kepabeanan dalam menetapkan HS Code dan tarif.&#160;
Klasifikasi HS Code, yaitu suatu proses untuk menentukan pos atau subpos tertentu dari suatu komoditi yang memasuki perdagangan internasional. Untuk melakukan Klasifikasi diperlukan pemahaman tentang BTKI dan aturan WCO berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagai dasar pemberlakuan BTKI beserta peraturan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1993 tentang Ratifikasi HS Convention Description and Coding System beserta protocolnya, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Selama ini kelemahan dalam klasifikasi barang yang paling sering terjadi adalah pengenalan/identifikasi barang. Kesalahan dalam identifikasi akan menyebabkan kesalahan dalam Klasifikasi Barang.
Video ini memperkenalkan metode pengenalan Klasifikasi Barang (HS Code/Pos Tarif) dengan cara mengenal barang sehari-hari.