Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Sobat pemelajar, pesta demokrasi telah selesai dilaksanakan dan pemerintahan baru telah terbentuk, kabinet merah putih telah ditetapkan, namun apa dampaknya bagi pertanggungjawaban APBN, termasuk penyusunan laporan keuangan?
Salah satunya adalah likuidasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, bagi satker atau unit yang terdampak. Sehingga, salah satu bentuk dukungan terhadap pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, adalah pemahaman yang memadai atas ketentuan likuidasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.
Oleh karena itu, pada knowledge capture ini akan disampaikan lebih dalam mengenai Serba Serbi Likuidasi Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan yang mengacu kepada peraturan terkini, mulai dari Definisi likuidasi dan entitas, Penanggungjawab likuidasi, hingga Tahapan Likuidasi. Materi tersebut sangat penting dalam rangka mendukung keberhasilan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan taat peraturan.