Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Undang-Undang PPN memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 16B ayat (1). Pemberian fasilitas tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2022.
Video ini merupakan bagian kedua yang mengenalkan batasan rumah umum yang dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023.
Bagian kedua melanjutkan kriteria penyerahan rumah umum yang di dapat dibebaskan dari pengenaan PPN. Batasan yang diatur mencakup kriteria rumah dan pembeli agar dapat dibebaskan dari pengenaan PPN .
Video ini disajikan oleh Faisal Ahmad Chotib, Widyaiswara Ahli Madya pada Pusdiklat Pajak