Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2025 dialokasikan dengan total pagu Rp6,0 triliun. Dana ini terbagi menjadi dua: Rp4,0 triliun untuk kinerja tahun sebelumnya yang ditentukan melalui Perpres APBN, dan Rp2,0 triliun untuk kinerja tahun berjalan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Penilaian kinerja tahun sebelumnya mencakup aspek pengelolaan keuangan pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah. Sementara penilaian kinerja tahun berjalan antara lain kategori peningkatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau percepatan belanja.</p>
<p>Prinsip Insentif Fiskal disusun untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh insentif, berdasarkan prinsip keadilan (fairness). Penilaian dilakukan dengan sistem yang dapat diperbandingkan dan menggunakan indikator serta metode pengukuran kinerja yang seragam di seluruh daerah. Sistem ini juga bersifat objektif, sehingga tidak membuka ruang untuk tafsir ganda. Penilaian kinerja harus terukur. Selain itu, data yang digunakan harus akuntabel, berasal dari lembaga statistik pemerintah atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang. Terakhir, kinerja yang dinilai harus relevan, yakni benar-benar merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p>