Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Tata kelola keuangan SPPG belum sepenuhnya akuntabel karena pencatatan masih bersifat agregat, belum terintegrasi, serta belum didukung bukti transaksi dan rekonsiliasi yang memadai. Penggunaan pembayaran tunai juga masih tinggi, sementara pemisahan fungsi pengadaan, pembayaran, dan pengawasan belum optimal. Selain itu, keberhasilan Program MBG masih diukur berdasarkan jumlah penerima dan porsi makanan, belum pada dampaknya terhadap perbaikan gizi, penurunan stunting, keamanan pangan, kualitas layanan, dan ekonomi lokal. Evaluasi insentif menunjukkan potensi efisiensi sekitar Rp106 miliar atau 7,20 persen dari proyeksi belanja MBG di Maluku, dengan mempertimbangkan kepemilikan aset, biaya pemeliharaan, dan kapasitas pengelolaan pemerintah secara cermat sebelum kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan.</p>