Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Sesuai dengan Peraturan Meteri Keuangan nomor 200/PMK.04/2011 j.o. PMK No: 258/PMK.04/2016, audit kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.<br />Adapun tahapan kegiatan audit kepabeanan dan cukai meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Penjaminan Kualitas. Penentuan objek audit saat ini menggunakan sistem yang disebut Post Clearance Risk Matriks (in SMART PCC) dengan pengelompokan ke dalam 9 kuadran, secara resiko kualitatif pada kuadran 9 mempunyai arti adalah: entitas Tingkat Ketidakpatuhan Tinggi (dalam view Post clearance) dan probability Tingkat Kontribusi yang tinggi (magnitude risiko). Manfaat setelah Implementasi PCRM adalah Treatment lebih transparan dan adil dan alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien.</p>