Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 diperoleh opini WTP meski masih dijumpai 27 temuan.&nbsp; Temuan tersebut disebabkan oleh permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Meskipun banyak temuan, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan, sehingga opini LKPP tetap WTP. BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait temuan-temuan tersebut agar ditindaklanjuti oleh pemerintah. Salah satu permasalahan dalam pengendalian intern adalah terdapat kelemahan pengendalian intern atas penyelenggaran akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal tersebut dijumpai pada pelaporan keuangan pada Kementerian Tenaga Kerja, BRIN, LIPI dan Kementerian Perdagangan. Akun yang bermasalah pada laporan keuangan KL tersebut diantaranya adalah akun aset lancar berupa piutang TP/TGR dan persediaan serta akun pendapatan PNBP. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengendalian intern atas pelaporan keuangan agar temuan BPK pada periode mendatang tidak berulang kembali. KL harus berupaya agar penerapan PIPK tidak sekedar formalitas dan mengedepankan control self assessment agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas.