Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menandai fase baru dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa PBJ tidak lagi dipahami sebagai sekadar rangkaian prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan layanan publik hadir tepat waktu, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Arah kebijakan difokuskan pada tiga prinsip utama, yakni percepatan proses, penguatan akuntabilitas, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dalam kerangka percepatan, pemanfaatan e-purchasing melalui e-Katalog INAPROC ditempatkan sebagai kanal utama bagi komoditas yang telah tersedia dan terkurasi. Pendekatan ini memangkas waktu pemilihan penyedia sekaligus meningkatkan transparansi karena seluruh informasi produk, harga, TKDN, hingga rekam jejak transaksi terdokumentasi secara digital. Dari sisi akuntabilitas, Perpres ini menekankan disiplin kontrak dan jaminan, mulai dari jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, hingga pemeliharaan, yang seluruhnya harus bersifat unconditional dan mudah dicairkan.
Aspek berbasis data menjadi fondasi penting melalui kewajiban penyusunan HPS yang bersumber dari data valid dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti harga pasar, kontrak sejenis, daftar resmi instansi, hingga indikator ekonomi makro. Kebijakan ini juga terhubung erat dengan afirmasi penggunaan Produk Dalam Negeri serta pemberdayaan UMK dan koperasi sebagai bagian dari strategi substitusi impor.
Secara keseluruhan, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mendorong perubahan cara pandang pelaku PBJ dari orientasi menyelesaikan proses menjadi menghadirkan layanan publik yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, dengan pengawasan yang hadir sejak tahap perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.