Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Revolusi Industri 4.0 merupakan fase keempat dalam sejarah perjalanan Revolusi Industri pada abad ke-18 yang ditandai dengan penggunaan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence, dan machine learning. Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia mulai dari gaya hidup, interaksi sosial, perkembangan teknologi dan pengetahuan, hingga politik dan perekonomian. Kemajuan di bidang teknologi dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) adalah salah satu pendorong utama dari perubahan tersebut. Penggunaan AI dalam pemerintahan Indonesia dimulai setelah adanya pertemuan G20 pada tahun 2019 yang berfokus pada teknologi berbasis AI. Indonesia meluncurkan Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) pada 10 Agustus 2020 di Hari Kebangkitan Nasional. Pemerintah Indonesia menyusun strategi nasional kecerdasan artifisial dalam empat area fokus, yaitu etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur dan data, serta riset dan inovasi industri. Kementerian Keuangan sendiri sudah menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam implementasinya dan sedang mengembangkan penggunaan AI dalam aplikasi lainnya. Contoh dari implementasi AI di Kementerian Keuangan adalah Law Analyzer, SmartBot JDIH, AI Knowledge Management System, Naskah Dinas AI, dan AsistenKeu. Beberapa implementasi penggunaan AI dalam Kementerian Keuangan membuktikkan bahwa AI sudah mulai diadaptasi dalam penyelenggaraan negara dan tata kelola publik. Pemanfaatan teknologi terutama AI dibutuhkan di era digitalisasi sebagai alat pendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan perumusan kebijakan. Hal tersebut membuat pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki referensi yang lebih luas untuk memecahkan permasalahan berdasarkan bukti. Analisis data oleh AI menawarkan hasil kebijakan yang lebih baik, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan peningkatan pemberian layanan. Penggunaan AI dalam sektor privat maupun sektor publik menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Beberapa tantangan dalam implementasi AI pada sektor publik adalah terkait dengan masalah privasi dan keamanan data. Pemerintah harus memastikan bahwa data dan privasi masyarakat dijaga dan dilindungi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai dan menetapkan standar keamanan yang jelas serta transparansi yang tinggi ketika mengimplementasikan AI dalam pelayanan publik.&#160;