Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik.
Kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam memengaruhi perekonomian terutama dalam upaya mencapai target pembangunan nasional.
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberi dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pada video ini, Kurniawan Santoso, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan membahas peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN didesain sesuai dengan fungsi tersebut dalam upaya mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.