Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Berdasarkan PMK Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022, LKPP Tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di samping opini atas LKPP, LHP dimaksud juga menyampaikan opini WTP untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Sementara itu, empat Kementerian/Lembaga lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun demikian, masih terdapat 27 temuan terkait pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan terkait pengendalian intern tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar tidak terjadi temuan berulang di tahun-tahun berikutnya.&#160;<br /><br />Mau tahu lebih lengkapnya, yuk simak videonya..</p>