Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dalam proses pemeriksaan/audit atas laporan keuangan, terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pada satu sisi yang menjadi auditee adalah pihak yang melakukan penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor. Di sisi lainnya terdapat auditor/pemeriksa yang melakukan serangkaian prosedur pengujian untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam rangka penerbitan opini. Kedua belah pihak melakukan interaksi dan bertukar informasi selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
Waktu yang sangat terbatas dalam proses pemeriksaan sangat memengaruhi berlangsungnya komunikasi antara auditor dan auditee. Pada proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor memulai proses pemeriksaan pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Mei setiap tahunnya.
Pada selang waktu ini, hampir sering dilakukan rapat antara Kemenkeu selaku perwakilan Pemerintah Pusat dengan BPK baik itu terkait ekspose/paparan kebijakan-kebijakan baru, konfirmasi atas data/dokumen, pembahasan konsep temuan, dan pertemuan lainnya. Untuk dapat memastikan proses komunikasi antara auditor dan auditee khususnya terkait dalam penyusunan LKPP, diperlukan peranan fasilitator. Fasilitator bertugas sebagai perantara dalam hal komunikasi dengan mengatur agenda pertemuan, arus data dan dokumen yang disiapkan oleh unit terkait pada Kemenkeu disinergikan dengan kebutuhan pihak auditor.
Mengingat waktu yang sangat sempit bagi auditor BPK, BPK mengharapkan agar Pemerintah dapat menyelesaikan item-item dalam kesepakatan jadwal penyusunan dan pemeriksaan LKPP secara tepat waktu. Tugas fasilitator memantau dan memonitoring pelaksanaan jadwal ini berlangsung dengan baik.
Saya bertugas untuk fasilitator ini selama sekitar 3 tahun sekarang ini sejak bertugas di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas ini, saya tentunya sangat belajar dari para senior yang sebelumnya memandu saya teknis pekerjaan ini. Tugas sebagai fasilitator sekilas terlihat sebagai tugas yang sederhana, tetapi fungsi ini vital karena sebagai penghubung dan sudah diatur dalam peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pada unit saya. Saya harus memastikan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan permintaan yang disampaikan oleh BPK dan mengoordinasikan dengan unit yang tepat. Sebelum menyampaikan kepada BPK, tentunya tetap pelaksanaan tugas dimonitor dan dilakukan reviu terlebih dahulu oleh atasan langsung saya.
Hal yang menjadi tantangan saat menjalankan tugas ini pertama kalinya adalah menentukan koordinasi dengan unit yang mana dan bagaimana cara untuk dapat berkomunikasi dengan pihak tersebut. Hubungan yang telah terjalin dari para senior yang sebelumnya sudah berjalan baik perlu dipertahankan. Tidak mudah untuk menjalani peran ini saat sebelumnya saya masih membawa pengalaman saya dari daerah yang jarang bersinggungan dengan banyak unit sekaligus. Dalam sekali waktu yang terbatas, saya harus mengumpulkan informasi, merangkumnya, dan menyampaikannya kepada pimpinan dan/atau BPK.
Dalam proses penyusunan LKPP, tidak berhenti pada diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini dari BPK. Rekomendasi-rekomendasi yang BPK sebutkan dalam BPK perlu untuk ditindaklanjuti secara periodik dan disepakati bersama status penyelesaiannya. Pertemuan secara periodik inilah yang menjadi rutinitas untuk saya siapkan dan koordinasikan dengan unit terkait. Pada forum ini, bahan rapat saya siapkan, kompilasi progres tindak lanjut rekomendasi juga disampaikan kepada BPK, sampai pada mengatur agenda pertemuan tersebut, sehingga diperlukan juga pemahaman mumpuni atas progres apa yang telah disampaikan oleh unit yang bertanggungjawab.
Peran sebagai fasilitator ini saya jalankan dengan profesional sesuai arahan dari para pimpinan. Hal ini juga didukung dengan kerjasama yang baik pada internal unit maupun eksternal dengan pihak lainnya. Dari pengalaman-pengalaman saya, keteladanan ini yang terlihat dan semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi rekan-rekan sejawat pada unit saya. Keteladanan yang saya dapat sampaikan adalah untuk mengkomunikasikan dan menjadi penghubung antarpihak dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menjadi fasilitator memerlukan kesiapsiagaan yang lebih. Apabila ada dokumen yang dibutuhkan atau perlu disampaikan segera, maka saya harus siap menindaklanjutinya. Jika menunda, akan ada konsekuensi keterlambatan informasi yang membutuhkan tindak lanjut segera, sehingga waktunya menjadi semakin sempit. Hal ini membuat tak jarang bekerja melampaui waktu kerja normalnya dengan malam hari ataupun akhir pekan terpaksa untuk harus menyediakan waktu untuk bekerja.
Pada proses pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022, Pemerintah harus memberikan tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan setelah BPK menilai data dan dokumen dengan status unaudited dari Pemerintah. Tanggapan ini perlu dikumpulkan dari seluruh unit terkait di Kemenkeu dan juga melibatkan unit lainnya seperti Kementerian/Lembaga, BUMN, dan lainnya. Saya beserta rekan satu seksi bersama menyusun kompilasi. Untuk melakukan kompilasi, perlu mencermati bagian-bagian mana yang menjadi sorotan dan dipastikan sesuai konteks yang diminta oleh BPK. Kecermatan dan ketelitian menjadi keharusan bagi saya dan tim dalam proses menyusun tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan. Selain itu, proses ini juga akan berulang untuk penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan, Penjelasan/Jawaban atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, dan monitoring/progresnya secara berkala.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah selama 6 kali berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016 merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Dengan opini WTP, BPK telah mengakui bahwa Pemerintah telah memenuhi kriteria dalam kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Keterlibatan saya dalam proses penyusunan dan pemeriksaan LKPP mulai pada LKPP Tahun 2019 hingga sekarang. Perjuangan untuk mempertahankan opini WTP LKPP dilakukan dengan sinergi dan koordinasi yang solid baik itu internal maupun eksternal dari unit tempat saya bertugas.
Dengan peran sebagai fasilitator, saya mendapatkan banyak pelajaran untuk berkomunikasi. Dalam menghubungkan kebutuhan antara banyak unit yang berbeda, keharmonisan adalah hal yang penting untuk dijaga. Hubungan antarunit selalu ditekankan oleh pimpinan tempat saya bertugas untuk selalu disinergikan, baik itu untuk internal Pemerintah maupun eksternal seperti BPK dan juga DPR. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara tidak hanya berhenti dengan disusunnya LKPP, tetapi juga berlanjut sampai ditetapkannya Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN).
Nilai sinergi merupakan salah satu nilai Kemenkeu terasa nyata bagi saya saat menjalankan peran ini. Hal ini juga selaras dengan nilai harmoni sebagai bagian dari jargon DJPb Handal, yang berarti memiliki komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan sikap menghargai perbedaan, untuk bersama-sama menjalankan tugas demi tercapainya visi dan misi organisasi. Relasi yang baik membuahkan koordinasi yang baik dan ini sangat berpengaruh atas kinerja unit saya.
Pada unit saya, terdapat 2 Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah tercapai dengan baik pada tahun 2022. IKU ini menjadi tugas yang berkaitan erat dengan komunikasi eksternal yang dilakukan dengan BPK. Yang pertama, IKU Indeks opini BPK atas LKPP, yang ditargetkan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan indeks 4, telah dicapai selama enam kali berturut-turut sampai dengan LKPP Tahun 2021.
Tercapainya opini WTP merupakan prestasi yang dipertahankan oleh Pemerintah untuk akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan melalui komunikasi intens antara Pemerintah dan BPK. Yang kedua yaitu IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti, IKU ini mencerminkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK yang telah selesai dipenuhi oleh Pemerintah. Dari target tahun 2022 sebesar 89,5%, telah tercapai realisasi sebesar 95,48% dengan porsi LKPP menyumbang sebesar 98%. Perhitungan persentase dari jumlah rekomendasi BPK yang sudah dinyatakan sesuai selama tahun 2022 dan diusulkan sesuai di akhir tahun 2022 sebanyak 49 rekomendasi dibagi dengan jumlah rekomendasi outstanding pada awal tahun 2022 dan LHP LKPP Tahun 2022 sebanyak 50 rekomendasi. Hal ini mengindikasikan kesepakatan yang efektif antara Pemerintah dan BPK dalam penentuan status rekomendasi pada LHP LKPP.
Komunikasi untuk menyampaikan informasi dan mencapai titik kesepakatan merupakan hal yang penting dan sangat mendukung dalam penyelesaian LKPP. Peran fasilitator diperlukan dalam menjembatani unit-unit terkait di Pemerintah khususnya Kemenkeu selaku auditee dengan BPK selaku auditor. Keterbatasan waktu dan dibutuhkannya koordinasi yang intens membuat tugas sebagai fasilitator menjadi tantangan tersendiri. Dengan pengalaman yang telah saya jalankan dalam mengampu peran ini, kesiapsiagaan serta kecermatan dan ketelitian menjadi lebih terasah, sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat bagi unit saya bekerja. Keteladanan dalam bekerja juga semoga dapat menjadi contoh yang baik bagi pegawai lainnya.
Ditulis dalam rangka pemilihan pegawai teladan Direktorat APK Tahun 2023 dan diposting pada blog pribadi https://nazhalitsnaen.wordpress.com/2023/12/22/pentingnya-peranan-fasilitator-komunikasi-dalam-mendukung-kualitas-laporan-keuangan/

Dalam proses pemeriksaan/audit atas laporan keuangan, terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pada satu sisi yang menjadi auditee adalah pihak yang melakukan penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor. Di sisi lainnya terdapat auditor/pemeriksa yang melakukan serangkaian prosedur pengujian untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam rangka penerbitan opini. Kedua belah pihak melakukan interaksi dan bertukar informasi selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
Komunikasi untuk menyampaikan informasi dan mencapai titik kesepakatan merupakan hal yang penting dan sangat mendukung dalam penyelesaian LKPP. Peran fasilitator diperlukan dalam menjembatani unit-unit terkait di Pemerintah khususnya Kemenkeu selaku auditee dengan BPK selaku auditor. Keterbatasan waktu dan dibutuhkannya koordinasi yang intens membuat tugas sebagai fasilitator menjadi tantangan tersendiri.&#160;