Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Halo Sobat Pembelajar, kita akan membahas mengenai "Pentingnya Pelibatan Daerah dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan". Literasi keuangan dan inklusi keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah. Rendahnya literasi keuangan serta ketimpangan akses jasa keuangan yang terjangkau tentu menjadi salah satu perhatian Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang memiliki tugas yang berdekatan dengan masyarakat di daerah.&#160;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) merupakan wujud reformasi peraturan guna mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. UU HKPD dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan. Pemerataan layanan dan kesejahteraan di antaranya dapat dilakukan melalui penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
Di sisi lain, perkembangan digitalisasi telah mendisrupsi berbagai aktivitas termasuk layanan transaksi keuangan daerah. Namun demikian, minat masyarakat untuk melakukan transaksi digital masih menjadi kendala utama yang dilaporkan Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, infrastruktur telekomunikasi dan kesiapan lembaga keuangan, kompetensi SDM, serta komitmen Pemda juga masih menjadi kendala terkait pemanfaatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.&#160;
Dalam artikel ini juga akan membahas mengenai upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, serta arah kebijakan sektor keuangan yang sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan.