Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p></p>
<div>Materi ini membahas secara komprehensif strategi penguatan peran <strong>Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)</strong> dalam mendukung implementasi <strong>Regional Chief Economist (RCE)</strong> pada Kantor Wilayah DJPb. RCE merupakan peran strategis yang menghubungkan pelaksanaan APBN dan APBD dengan kondisi perekonomian daerah, melalui kajian fiskal regional, koordinasi ALCo dan CPIN, serta forum FKPKN. Dokumen ini menjelaskan bahwa meskipun RCE selama ini baru dijalankan di tingkat Kanwil, KPPN sebenarnya memiliki posisi dan kewenangan yang sangat relevan untuk memperkuat fungsi tersebut, karena KPPN memiliki cakupan wilayah lebih kecil dan kedekatan langsung dengan pemerintah kabupaten/kota. Analisis menunjukkan bahwa KPPN memiliki kesiapan dari sisi kedudukan, fungsi, komposisi SDM, dan beban kerja&#8212;namun menghadapi tantangan seperti kemampuan analitis SDM yang perlu ditingkatkan, variasi intensitas koordinasi dengan pemda, belum adanya standar evaluasi, keterbatasan sistem dokumentasi, dan publikasi yang belum optimal. Materi ini kemudian menyajikan solusi strategis seperti penguatan koordinasi dengan pemda, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan forum-forum koordinasi daerah, perbaikan publikasi, hingga penyusunan kebijakan formal yang menetapkan peran KPPN dalam mendukung RCE. Dengan strategi ini, KPPN diharapkan mampu menjadi mitra strategis Kanwil dalam mendorong sinergi fiskal pusat&#8211;daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di tingkat regional.</div>
<p>&#160;</p>

Penguatan Peran KPPN untuk Mendukung Regional Chief Economist (RCE) pada Kanwil DJPb: Strategi Penguatan Koordinasi dan Komunikasi dengan Stakeholders di Kabupaten/Kota