Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Ketahanan energi dan pangan adalah isu penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keduanya menjadi faktor kunci bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di tingkat nasional. Dalam konteks APBN 2026, fokus pada sektor energi dan pangan semakin mendesak mengingat adanya tekanan global yang berupa ketidakpastian ekonomi internasional, ketegangan geopolitik, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi produksi energi dan pangan. Di Indonesia, ketahanan energi diartikan sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dan terjangkau, sementara ketahanan pangan berhubungan dengan kemampuan untuk menyediakan pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh masyarakat.<br />Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, prevalensi penduduk Indonesia yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat (menggunakan Food Insecurity Experience Scale / FIES) tercatat sebesar 4,02%. (BPS, 2024). Ini menunjukkan bahwa sejumlah penduduk mengalami ketidakamanan pangan yang cukup serius (sedang/berat). Di sisi lain, isu ketahanan energi juga tak kalah penting. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pada tahun 2023, sekitar 87% dari total konsumsi energi nasional berasal dari sumber energi fosil (ESDM, 2024). Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dengan meningkatnya permintaan energi seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, kebutuhan untuk mengembangkan sumber energi alternatif semakin mendesak. Kondisi ini semakin parah akibat dampak perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian serta ketersediaan air. Berdasarkan laporan dari Intergovernmental Panel on<br />Climate Change (IPCC), Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan suhu rata-rata yang signifikan, yang dapat mempengaruhi hasil pertanian (IPCC, 2021). Selain itu, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengakibatkan penurunan hasil panen padi hingga 20% pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan mitigasi yang diambil (Kementerian Pertanian, 2023). Oleh karena itu, ketahanan pangan dan energi perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan APBN 2026 untuk memastikan kemandirian serta keberlanjutan pembangunan nasional.&#160;</p>