Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) memuat hukum formal terkait tata cara pemungutan pajak daerah. Salah satu bagian dari Pemungutan Pajak Daerah adalah Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah. Yang Baru dari pengaturan di PP 35 Tahun 2023 adalah pemberian Satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk Wajib Pajak dimana untuk wajib Pajak Perorangan dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan untuk wajib pajak badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendaftaran dan Pendataan merupakan bagian awal dari proses Pemungutan Pajak Daerah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.</p>