Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Tarif (DJBC) telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor PER-25/BC/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan di Bidang Bea dan Cukai. Akibat aturan ini, keberatan juga dapat diajukan secara elektronik mulai 1 Januari 2023.

Hal-hal apa saja yang dapat diajukan Keberatan Bidang Kepabeanan

Merujuk pada Pasal 2 PMK 136 Tahun 2022, jenis banding yang dapat diajukan adalah keputusan Dinas Kepabeanan (DJBC) atas:

Besaran bea dan/atau nilai bea untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kurang bayar tujuan memiliki format sebagai berikut:
- Tarif dan/atau Surat Penilaian (SPTNP)
- Ketentuan Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak (SPPBMCP)
- Peraturan Kepabeanan (SPP)
Selain bea masuk dan/atau nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Tujuan nilai pabean/non nilai pabean adalah:
- Deklarasi pabean
- Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL)
Sanksi administrasi seperti denda berupa Surat Pernyataan Sanksi Administratif (SPSA)
Pemungutan pajak ekspor berupa Surat Keputusan Penghitungan Pajak Ekspor (SPPBK).
Cara Mengajkan Keberatan Bea Cukai secara Online

Untuk mengirimkan Formulir Sengketa Kepabeanan Anda secara online, gunakan portal CEISA 4.0:
- Pemohon dengan akses bea cukai dan/atau pajak penjualan di portal.beacukai.go.id
- Pemohon tidak memiliki akses Bea dan/atau Cukai di beacukai.go.id/readystanding

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak,

Persyaratan Banding :

Banding diajukan dengan Surat Banding dlm Bhs Indonesia kpd Pengadilan Pajak.
Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimaKeputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan per-UU-an pajak.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabilajangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanpemohon Banding.
Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkantanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajakyang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutangdimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung.