Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Modul Piutang merupakan Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna SAKTI. Ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan staf pengelola keuangan negara. Adapun definisi piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang sah.
Ruang lingkup pengelolaan piutang terdiri atas penatausahaan dokumen Piutang Negara, penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan, pembebanan jaminan kebendaan dalam proses pengelolaan Piutang Negara terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan, penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih, serta pencatatan akuntansi dan pelaporan Piutang Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Lebih lanjut, dasar hukum terkait pengelolaan dan modul Piutang mencakup:
1)UU Nomor 17&nbsp; Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2)UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3)PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4)Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.
5)PMK No. 69 Tahun 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
6)PMK No. 225 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
7)PMK No.225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
8)PMK No.240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara
9)PMK No. 163 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada KL, BUN dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara
10)PMK No.171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
11)Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
12)Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga