Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024 &#160;tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu eselon 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 1705). Sementara di Pasal 1706 BPPK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;&#160; b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;&#160; c. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara;&#160; d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pembinaan jabatan fungsional, dan pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan; e. pelaksanaan administrasi Badan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
 Proses sertifikasi sesuai dengan PMK tersebut dilimpahkan ke Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JF) sesuai pasal 1771 dan 1772. Dalam proses pelaksanaan uji sertifikasi, Balai Diklat Keuangan juga dilibatkan sebagai perwakilan BPPK di daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 4.d yang berbunyi: &#8220;pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi&#8221;.
 Proses pelaksanaan ujian sertikasi yang telah dilaksanakan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta terbagi ke dalam dua tahap. Berikut adalah alur pelaksanaan ujian sertifikasi tahap 1, yang terdiri dari proses persiapan sampai dengan koordinasi!