Badan Kebijakan Fiskal

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 7 tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Peraturan yang disahkan pada 12 Februari 2024 tersebut merupakan kelanjutan kebijakan Pemerintah di tahun sebelumnya yaitu PMK Nomor 120&#160; tahun 2023.
Kebijakan pemberian fasilitas PPN DTP ini memliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan. Alasan pemilihan sektor properti sebagai penerima fasilitas diantaranya adalah tingginya multiplier effect&#160; sektor tersebut terhadap perekonomian, peran sektor tersebut terhadap penerimaan perpajakan, serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.
Kebijakan ini menyasar pada penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar dengan syarat&#160; pembeli merupakan orang pribadi yang membeli rumah tapak dan satuan rumah susun pertama serta pembeli tidak menjual kembali rumah tapak dan satuan rumah susun dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal serah terima.