Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Bicara Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) tentu tidak lepas dari rujukan utamanya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang menjelaskan secara utuh terkait dengan definisi AKP, jenis AKP, landasan AKP, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan AKP, serta prosedur dan tahapan dalam pelaksanaan AKP. Lebih lanjut, Balai Diklat Keuangan (BDK) sesuai PMK 79 tahun 2022 mendapatkan mandat untuk melakukan analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja BDK sesuai kebutuhan spesifik yang ada di masing-masing wilayah kerja BDK, sehingga proses AKP tidak hanya dilaksanakan ditingkat pusat/pusdiklat namun juga dilaksanakan di tingkat daerah/kantor vertikal.&#160; Video pembelajaran bagian / part 1 ini , memberikan overview secara umum bagaimana proses AKP Kewilayahan dilakukan merujuk dari ketentuan yang ada. Semoga dapat menambah pengetahuan sobat pemelajar semua terkait AKP Kewilayahan.