Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Mengenal Gratifikasi
Apa itu gratifikasi?
Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Peraturan Gratifikasi :
Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Sanksi gratifikasi :
Pasal 12 UU No. 20/2001:&#160; Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar :
<ul style="list-style-type: square;">
<li style="text-align: justify;">Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</li>
<li style="text-align: justify;">Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.</li>
</ul>
Unsur-unsur Gratifikasi
<ul style="list-style-type: circle;">
<li style="text-align: justify;">Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Makna dari unsur &#8220;berhubungan dengan jabatan&#8221;</li>
<li style="text-align: justify;">Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.</li>
<li style="text-align: justify;">Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan.</li>
<li style="text-align: justify;">Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8220;Berhubungan dengan jabatan&#8221; tidak perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikehendaki pemberi</li>
<li style="text-align: justify;">Tidaklah perlu pegawai negeri/penyelenggara negara berwenang melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta oleh pihak pemberi akan tetapi, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat sesuai kehendak pemberi</li>
<li style="text-align: justify;">Penerimaan gratifikasi dilarang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat.</li>
</ul>
Kategori Gratifikasi Wajib Dilaporkan :
Gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.
Kategori Gratifikasi Tidak Wajib Dilaporkan :
<ul>
<li>penghargaan berupa uang atau barang</li>
<li>hadiah yang berlaku umum</li>
<li>Kompensasi/honor profesi di luar kedinasan</li>
<li>kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan</li>
<li>karangan bunga sebagai ucapan</li>
<li>pemberian dalam keluarga</li>
<li>hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya</li>
<li>keuntungan yang berlaku umum</li>
</ul>