Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pembaruan regulasi yang bertujuan memperkuat tata kelola ruang digital di Indonesia. Regulasi ini menyesuaikan berbagai ketentuan sebelumnya agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi informasi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Perubahan tersebut mencakup penguatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan, keandalan, serta perlindungan terhadap data dan informasi yang dikelola secara digital. Selain itu, pembaruan undang-undang ini juga memperjelas sejumlah ketentuan yang sebelumnya menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum di ruang siber. Melalui regulasi ini, pemerintah mendorong pengelolaan sistem elektronik yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Keberadaan kerangka hukum tersebut menjadi landasan penting bagi organisasi pemerintah maupun sektor lainnya dalam melindungi keamanan data, menjaga integritas informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.</p>