Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<h3 style="text-align: justify;">LOKeR Episode 94 Pengelolaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk WP yang Berkantor di Virtual Office</h3>
Halo Sobat Pemelajar!
Virtual Office mulai mencuat di Indonesia pada sekitar tahun 2010-an, seiring dengan maraknya kemunculan startup di ranah industri kreatif berbasis digital. Pertumbuhan jumlah perusahaan rintisan ini berkontribusi pada peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) Badan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentu memandang fenomena ini sebagai peluang untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Awalnya, konsep virtual office dimulai dengan layanan pos yang memungkinkan perusahaan memiliki alamat surat tanpa keharusan memiliki kantor fisik yang besar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, muncul penyedia layanan virtual office yang tidak hanya menawarkan alamat surat, tetapi juga berbagai layanan perkantoran digital. Dalam perkembangannya virtual office berkembang menjadi gabungan korespondensi dan nomor telepon yang dapat digunakan sebagai alamat bisnis. Layanan ini dapat digunakan oleh beberapa perusahaan dengan mencantumkan alamat yang sama.&#160;
Menteri Keuangan telah mengatur virtual office melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Peraturan ini mendefiniskan virtual office sehubungan dengan perkembangannya tersebut. Selain definisi, PMK147/2017 juga menjelaskan kriteria dan persyaratan agar kantor virtual dapat digunakan sebagai tempat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Pada LOKeR episode kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan kewajiban perpajakan untuk WP yang berkantor di Virtual Office bersama narasumber Bapak Eko Purbono (Kepala KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kanwil DJP&#160; Jaktim) dan Bapak Suswanto (Kepala Seksi Pengawasan III, KPP Pratama Jakarta Jatinegara, Kanwil DJP Jaktim).
Bagaimana latar belakang Virtual Office terbentuk dan menyebar?
Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mendorong masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan termasuk pada sektor pemerintahan mulai menerapkan Work From Home (WFH) sehingga menyebabkan konsep tentang kantor secara fisik itu telah beruba. Hal inilah yang menyebabkan konsep virtual office atau serviced office berkembang.
Virtual office dalam PMK No. 147/PMK.03/2017 pasal 1 angka 22 adalah Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (co-working space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola Kantor Virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office).
Peraturan apa yang mengatur tentang virtual office ?
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Peraturan Meteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Surat Edaran Direjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</li>
</ol>
Apa advantage dan disadvantages penerapan virtual office?
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
Advantage
</td>
<td>
Disadvantage
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Prestise dan Profesionalisme
</td>
<td>
Komunikasi rentan gangguan
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Fleksibilitas kerja
</td>
<td>
Hubungan antar pegawai minim
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Skalabiilitas Bisnis
</td>
<td>
Karyawan kurang fokus
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Biaya operasional yang rendah
</td>
<td>
Work-life balance terganggu
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bagaimana aspek perpajakan dari virtual office ?
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
Aspek Perpajakan
</td>
<td>
Ketentuan
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PPh final pasal 4 ayat 2
</td>
<td>
Tarif pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa kantor virtual
ini adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PPh pasal 23
</td>
<td>
Untuk PPh Pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan
harta. Tarif yang dikenakan sebesar 2%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PPN
</td>
<td>
Untuk PPh Pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan
harta. Tarif yang dikenakan sebesar 2%
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Penasaran pembahasan tentang pembahasan detail tentang pinjaman luar negeri lainnya?
Saksikan tayangan lengkap kegiatan LOKeR Episode 94 pada video KMS ini atau melalui youtube BPPK Kemenkeu RI melalui tautan <a href="https://bit.ly/youtube-loker94">https://bit.ly/youtube-loker94</a>. Materi dapat diunduh pada tautan<a href="https://bit.ly/materi-loker81"> </a><a href="https://bit.ly/materi-loker94">https://bit.ly/materi-loker94</a>.
Sobat Pemelajar, jangan lupa ikuti terus LOKeR yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat, pukul 13.30 WIB.&#160; Informasi lengkap dapat diakses melalui tautan link <a href="https://linktr.ee/lokerkemenkeu">https://linktr.ee/lokerkemenkeu</a>.
Informasi seputar LOKeR sebelumnya dapat diakses pada Youtube BPPK <a href="https://www.youtube.com/@BPPKKemenkeuRI/playlists">https://www.youtube.com/@BPPKKemenkeuRI/playlists</a> atau melalui <a href="../../">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/</a> dengan kata kunci LOKeR.
Kita pemelajar, belajar tanpa batas!