Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<h3 style="text-align: justify;">LOKeR 80</h3>
Perlukah Khawatir Natura &amp; Kenikmatan Dipajaki?
Halo Sobat Pemelajar!
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pada tahun 2022, pajak menyumbang sekitar 65% penerimaan negara yakni sebesar 1.716,8 triliun. Penerimaan negara dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, termasuk didalamnya untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat serta untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.
Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan bukan dalam bentuk uang oleh pemberi kerja kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan. Pemberian natura ini, dapat dijadikan sebagai pembiayaan oleh pemberi kerja dan menjadi objek pajak bagi pegawai yang menerima.
Pada tanggal 27 Juni tahun 2023, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. PMK ini berisi tentang penyesuaian ketentuan dan aturan dari pajak penghasilan terbaru. Dengan adanya PMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan kepada masyarakat, serta menjawab kekhawatiran yang ada dimasyarakat, yang dimana salah satu bentuk kekhawatiran tersebut yaitu pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan.&#160; Untuk itu kita akan bersama-sama penjelasan terkait kebijakan pajak natura bersama narasumber Bapak Arif Yunianto (Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP)&#160;&#160;dan Bapak Angga Sukma Dhaniswara (Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP)&#160;yang diselenggarakan pada 28 Juli 2023.
Mengapa natura perlu dipajaki dan apa perbedaan natura pada UU PPh nomor 36 tahun 2018 dan UU HPP nomor 7 tahun 2021?
Objek Pajak dalam pasal 4 ayat 1 UU HPP nomor 7 tahun 2021 antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh;</li>
<li>Berasal dari Indonesia atau Luar Indonesia;</li>
<li>Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan;</li>
<li>Dengan nama dan dalam bentuk apapun.</li>
</ol>
Pada poin 4, &#8220;dalam bentuk apapun&#8221; merujuk pada bentuk-bentuk pemberian yang dapat berupa barang ataupun fasilitas yang diberikan perusahaan adalah natura dan/atau kenikmatan yang juga merupakan objek pajak.
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="298">
PPh (UU 36/2008)
</td>
<td style="text-align: center;" width="298">
PPh (UU 7/2021)
</td>
</tr>
<tr>
<td width="298">
Dari segi objek pajak
Natura/kenikmatan bukan merupakan objek pajak bagi penerima;
Kecuali diberikan oleh:
1.&#160;&#160;&#160;&#160; Bukan WP
2.&#160;&#160;&#160;&#160; WP yang dikenakan PPh final; atau
3.&#160;&#160;&#160;&#160; WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
&#160;
Dari segi pemberi kerja:
Biaya natura/kenikmatan tidak dapat dikurangkan dalam hal penghitungan penghasilan bruto
Kecial atas:
1.&#160;&#160;&#160;&#160; Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai;
2.&#160;&#160;&#160;&#160; natura/kenikmatan di daerah tertentu;
3.&#160;&#160;&#160;&#160; natura/kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
</td>
<td width="298">
Dari segi objek pajak
Natura/kenikmatan objek pajak bagi penerima
Kecuali atas:
1.&#160;&#160; Penyediaan makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan minuman bagi seluruh pegawai;
2.&#160;&#160; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3.&#160;&#160; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja karena keharusan pekerjaan;
4.&#160;&#160; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN/D/Desa; dan
5.&#160;&#160; natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau Batasan tertentu
&#160;
Dari segi pemberi kerja
Biaya natura/kenikmatan dapat dibiayakan
sepanjang memenuhi kriteria 3M (mendapatkan, menagih, memelihara)
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dikarenakan terdapat potensi &#8220;tax planning&#8221; untuk high level employee yang berpotensi melakukan pengurangan pajak dikarenakan jika penghasilan diberikan dalam bentuk uang maka akan berpotensi meningkatkan pajak yang dikenakan, untuk itu high level employee atau perusahaan mencoba memberikan penghasilan dalam bentuk yaitu natura / kenikmatan seperti fasilitas rumah mewah, apartemen, mobil mewah yang bukan merupakan objek pajak pada dalam UU PPh nomor 36 tahun 2018. Untuk itu dalam UU HPP nomor 7 tahun 2021 menetapkan semua natura/kenikmatan itu merupakan objek PPh kecuali natura dengan 5 kriteria tertentu dan dari segi pemberi kerja saat ini dapat dikurangkan sepanjang memenuhi kriteria 3M (mendapatkan, menagih, memelihara)
Seperti apa ruang lingkup natura dan/atau kenikmatan ?
Dalam UU HPP pasal 4 ayat (1) huruf a, Natura dan/atau kenikmatan yang merupakan objek pajak atas dasar hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dan pegawai / adanya transaksi jasa antara wajib pajak. Adapun yang dimaksud natura dan kenikmata tersebut antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Natura yang merupakan penggantian/imbalan dalam bentuk barang (selain uang) yang terjadi perpindahan kepemilikan. Misalnya, pemberian ex mobil dinas;</li>
<li>Kenikmatan yang merupakan penggantian/imbalan dalam bentuk hak pemanfaatan fasilitas/layanan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Misalnya, pemberian fasilitas mobil dinas;</li>
</ol>
Penasaran tentang penjelasan detail dan contoh perhitungan objek pajak PPh natura dan/atau kenikmatan?
Saksikan tayangan lengkap kegiatan LOKeR Episode 80 pada youtube BPPK Kemenkeu RI melalui tautan <a href="https://bit.ly/youtube-loker80">https://bit.ly/youtube-loker80</a> .&#160; Materi dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/materi-loker80">https://bit.ly/materi-loker80</a> .
Sobat Pemelajar, jangan lupa ikuti terus LOKeR yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat, pukul 13.30 WIB.&#160; Informasi lengkap dapat diakses melalui tautan link <a href="https://linktr.ee/lokerkemenkeu">https://linktr.ee/lokerkemenkeu</a>.
Informasi seputar LOKeR sebelumnya dapat diakses pada Youtube BPPK <a href="https://www.youtube.com/@BPPKKemenkeuRI/playlists">https://www.youtube.com/@BPPKKemenkeuRI/playlists</a> atau melalui <a href="../../">https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/</a> dengan kata kunci LOKeR.
Kita pemelajar, belajar tanpa batas!