Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Sebagai unit pelaksana teknis BPPK yang bertanggung jawab kepada Kepala BPPK melalui Sekretariat BPPK, BDK mempunyai tugas melaksanakan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewilayahan atau AKP Kewilayahan sesuai KMK No 23/KM.1/SJ2/2022.
Berdasarkan Keputusan Kepala BPPK No 53 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Kewilayahan, AKP Kewilayahan ini simpelnya&#160; adalah bentuk turunan dari AKP Insidental. Karena proses pembelajaran dilaksanakan pada tahun berjalan dan pembelajarannya dilaksanakan pada tahun tersebut. Stakeholder AKP Kewilayahan adalah internal (kemenkeu) dan Eksternal (Non Kemenkeu)
Salah satu pelaksanaan pembelajaran hasil AKP Kewilayahan adalah Pelatihan pemeriksa pajak daerah dan pelatihan pajak bumi dan bangunan perdesaan (PBB P2) dan perkotaan dan BPHTB di Pemkab Tegal.