Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Setelah proses perekaman Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) selesai, tahapan berikutnya melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan dokumen tersebut dapat diproses hingga dana benar-benar cair. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin kelancaran pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku :
<ol>
<li>Verifikasi Dokumen Pendukung Setelah SPM LS direkam, dokumen pendukung seperti kontrak, faktur, bukti penerimaan barang/jasa, dan dokumen lain yang relevan harus diverifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh informasi yang diperlukan telah lengkap dan akurat.</li>
<li>Penyerahan Dokumen ke KPPN Selanjutnya, SPM LS beserta dokumen pendukung yang diterima oleh PPSPM dari PPK atau bendahara pengeluaran. &#160;PPSPM akan memeriksa ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum pengajuan ke KPPN.</li>
<li>Pengajuan ke KPPN Dokumen yang telah diverifikasi kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses ini melibatkan pengisian formulir atau sistem online sesuai dengan ketentuan KPPN. Pengajuan ini harus dilakukan sesuai dengan jadwal operasional KPPN agar dapat diproses tepat waktu.</li>
<li>Proses Verifikasi oleh KPPN Di KPPN, dokumen akan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan prosedur. Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan, dokumen akan dikembalikan kepada satuan kerja untuk diperbaiki.</li>
<li>Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Apabila seluruh dokumen telah memenuhi syarat, KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D ini menjadi dasar pencairan dana yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima.</li>
<li>Pemantauan dan Pelaporan Setelah SP2D diterbitkan, satuan kerja perlu memantau proses pencairan dana hingga diterima oleh pihak yang dituju. Transaksi ini kemudian dicatat dalam sistem pelaporan keuangan untuk keperluan administrasi dan akuntansi.</li>
</ol>
.