Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) merupakan&#160;dokumen yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mencatat penghentian pembayaran gaji seorang PNS, baik karena pindah, pensiun, berhenti, atau diberhentikan.&#160;SKPP dibuat berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan disahkan oleh KPPN setempat.&#160;
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik, diatur bahwa SKPP yang telah disahkan oleh KPPN, dapat diralat/dibatalkan dalam hal:
<ul>
<li>ralat atau pembatalan SK/surat perintah/surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penernbitan SKPP</li>
<li>perubahan rincian penghasilan anggota keluarga, dan/atau utang pegawai</li>
<li>sebab lain yang dipertanggungjawabkan</li>
</ul>
Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan berikut terkait tahapan pengajuan/permohonan ralat/pembatalan SKPP dan kelengkapan dokumen pendukungnya, serta pengaturan terkait kondisi khusus dalam hal SKPP yang diterbitkan secara non elektronik.