Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Kerentanan Indonesia Terhadap Perubahan Iklim
Perubahan iklim saat ini bukan hanya menjadi ancaman nyata bagi penduduk bumi, tetapi benar-benar sudah dirasakan dampaknya. Tekanan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong terjadinya industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, dan pembalakan hutan secara massif. Aktivitas ini menimbulkan residu berupa gas buang yang mengandung karbon monoksida yang menjadi penyebab utama meningkatnya pemanasan global. Hasil penelitian para ahli lingkungan menyebutkan bahwa 26% penyumbang pemanasan global berasal dari penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit tenaga listrik, sarana transportasi, dan mesin-mesin industri. Penggunaan bahan bakar tersebut menghasilkan emisi gas CO berlebihan ke udara sehingga menimbulkan efek rumah kaca.
Kenaikan suhu rata-rata di bumi, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan frekuensi bencana yang berhubungan dengan cuaca seperti penyediaan sumber makanan dan air minum, merpakan dampak dari aktivitas tersebut. Jika membiarkan keadaan ini terus berjalan seperti biasa, maka diperkirakan pada tahun 2100 suhu rata-rata di bumi meningkat 4,5 derajat Celcius dan permukaan air laut naik sekitar 95 cm. Beberapa negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang,&nbsp; Maladewa, dan Karibia akan kehilangan sebagian besar wilayahnya.
Melihat kondisi ini, Indonesia memiliki kepentingan untuk turut mengendalikan pemanasan global dan menangani perubahan iklim. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah yaitu selalu aktif dalam pembahasan terkait perubahan iklim global yang sudah dimulai sejak era Presiden Suharto. Selain itu, hasil-hasil kesepakatan tersebut juga ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang mengarusutamakan penanganan dampak perubahan iklim.
Green Financing
Istilah Green Financing dalam beberapa waktu terakhir cukup mengemuka. Menurut H&ouml;hne, et al (2012), &ldquo;Green financing adalah istilah yang luas yang dapat merujuk ke investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan inisiatif, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan&rdquo;.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Pricewaterhouse Coopers Consultants (PWC) (2013) mengenai implementasi Green Financing di China, diketahui bahwa untuk sektor perbankan, Green Financing didefinisikan sebagai produk dan jasa keuangan yang menggunakan pertimbangan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan kredit, merangsang lahirnya lingkungan investasi yang bertanggung jawab dan mendorong terciptanya teknologi ramah lingkungan bagi proyek industri dan bisnis.
Green Financing di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Green Financing terdiri dari dimensi:
1) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
3) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
4) Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment).
Istilah Green Financing sebenarnya mulai mengemuka dalam satu dekade terakhir siring dengan munculnya gerakan untuk mengurangi emisi dan polusi guna mempercepat pemulihan kondisi lingkungan dan menggalakkan gaya hidup yang ramah lingkungan. Dampak emisi gas carbon monoksida yang dihasilkan oleh industry menimbulkan efek gas rumah kaca.
Akhir-akhir ini dampak dari efek rumah kaca semakin dirasakan oleh penduduk Bumi. Tanpa adanya pengurangan emisi dan polusi secara serius, diperkirakan dalam beberapa dekade ke depan Bumi menjadi semakin tidak seimbang. Hal ini bukan hanya akan menimbulkan bencana ekologi, tetapi juga bencana ekonomi. Beberapa negara di dunia sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi emisi dan polusi, serta pengembangan Green Financing. Ambil contoh misalnya Jerman yang bertekad menjadi negara pelopor yang akan menerapkan peraturan ketat dalam penggunaan kendaraan bermotor. Setidaknya pada 2030 mendatang, semua mobil yang dijual di Jerman harus bebas emisi.
China ingin menjadi pelopor dalam Green Financing. Presiden China Xi Jinping memerintahkan kepada seluruh bank di China untuk turut serta mengembangkan Green Financing demi mewujudkan cita-cita China sebagai sebuah negara terdepan dalam urusan peradaban ekologi dunia. Pedoman Bangunan Sistem Green Financing telah diluncurkan pemerintah China. Sebuah kebijakan yang berusaha untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
Komitmen Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan 
Isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari diantaranya dengan mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan dan mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sedangkan dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati disertai dengan adanya rumusan cara pencapaian (means of implementation).
Di tingkat internasional, isu ini telah ditetapkan secara resmi oleh PBB pada saat menyelenggarakan sidang umum tanggal 25 September 2015 di New York. Aksi terhadap perubahan iklim ditetapkan menjadi salah satu Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developments Goals/SDGs) Tahun 2015-2030. Sebagai wujud peran aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG). Indonesia juga terlibat dalam Forum Tenaga Ahli (Expert Forum) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015.
Tujuan dalam SDGs yang berjumlah 13 tersebut juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari Third National Communication (TNC) tahun 2017, biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berikatan dengan penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim mencapai 81 milyar USD untuk rentang waktu tahun 2015-2020 atau diperlukan senilai 16,2 milyar USD per tahun. Sedangkan dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi saat ini senilai 55, 1 milyar USD, sehingga masih terdapat gap pembiayaan yang cukup besar. Pemeritah saat ini terus mengupayakan adanya inovasi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk aksi-aksi pengurangan dampak perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
&nbsp;

Artikel ini merupakan knowledge capture dari kegiatan Kemenkeu Corpu Talk (KCT Talk) "Taksonomi Hijau Indonesia: Langkah Strategis Menuju Keuangan Berkelanjutan" yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Februari 2022, pukul 08.30 s.d 11.30 WIB melalui zoom meeting dan kanal youtube "BPPK Kemenkeu RI".
#Narasumber:
1) Enrico Hariantoro (Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK.
2) Dian Lestari (Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.
#Moderator: Eri Hariyanto (Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Keuangan Umum)
#Host: Klemens Amy N (Kemenkeu Corpu TV)
&nbsp;