Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Proses penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN TKD mengharuskan dokumen pendukung dari pemerintah daerah dan desa memenuhi standar kelengkapan dan kesesuaian. Dalam praktiknya, KPPN Kuala Tungkal sering menghadapi permasalahan berupa dokumen tidak lengkap, tidak sesuai format, atau tidak relevan, yang menyebabkan proses penolakan dan memperlambat penyaluran dana. Hal ini berdampak pada efektivitas layanan KPPN dan potensi keterlambatan pembangunan daerah.
 Berdasarkan kondisi tersebut, muncul kebutuhan akan suatu mekanisme verifikasi awal oleh pihak yang bersangkutan, baik dari level desa, OPD, hingga APIP, sebelum dokumen diajukan ke KPPN. Oleh karena itu, inovasi Ke KaVe (Kertas Kerja Verifikasi) dikembangkan sebagai alat bantu berupa checklist yang berfungsi sebagai panduan self-assessment dan verifikasi kelengkapan dokumen syarat salur. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap pihak yang berkepentingan dapat memastikan dokumennya sudah sesuai sebelum diunggah ke aplikasi, sehingga dapat mengurangi beban koreksi di KPPN.