Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara pemerintan untuk pekerjaan kostruksi umumnya dilakukan dengan termin berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan. Adanya perbedaan saat terutang pajak anatara PPN da PPh mengakibatkan adanya perbedaan saat pemungutan PPn dan saat pemotongan PPh Pasal 4 yat (2) atas pelaksnaan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah.

Oleh Karena itu, Widyaiswara BDK Malang M. Bahrun Nawawi melalui video berikut ini memcoba memberikan pemahaman yang benar saat pemotongan PPN kepada bendahara pemerintah ketika melakukan pembayaran termin, penyerahan pekerjaan dan pembayaran retensi atas pekerjaan konstruksi.