Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam ErBeKa Episode 8-11 kali ini , Marwanto Harjowiryono, Widyaiswara Ahli Utama, BPPK, Kementerian Keuangan, bersama dengan Bapak Sudarso, Direktur Pelaksanaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan membedah kebijakan terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yakni sejak dilakukannya pilot project pada tahun 2017 hingga penerapannya secara penuh di seluruh Kementerian/Lembanga pada pertengahan tahun 2019

Pada Episode 9, dilanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan landasan legal penerapan dari KKP, setelah sebelumnya dalam pilot project di tahun 2017 menggunakan Perdirjen, maka sejak akhir tahun 2018 sudah ditetapkan PMK yang digunakan sebagai landasan implementasi KKP ini. Selanjutnya dibedah pula kebijakan tentang siapa pengguna KKP, dan untuk apa saja KKP ini nanti digunakan oleh Satker. Dibahas pula bahwa pada tahap sekarang ini, KKP baru digunakan untuk mengeksekusi belanja UP dari setiap Satker. Umumnya saat ini KKP digunakan untuk belanja operasional, seperti pembelian ATK, BBM, dan perjalanan dinas. Siapa yang berhak menggunakan KKP ? mereka adalah pegawai yang ditetapkan oleh KPA yang diberikan kewenangan. Pemegang KKP tidak melihat level jabatan yang disandangnya, namun lebih kepada siapa yang diberikan kewenangan oleh KPA.

Hingga bulan Agustus 2019, transaksi yang menggunakan KKP ini telah mencapai Rp 228 milyar, yang berarti meningkat tajam dari tahun 2018, yang dalam satu tahun anggaran baru mencapai Rp 202 milyar. Diharapkan, kedepan KKP ini akan menjadi pendorong semakin baiknya kualitas pengelolaan belanja negara. Episode 9 ini selanjutnya ditutup dengan pembahasan yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dalam menerapkan kebijakan KKP ini, dan bagaimana jalan keluar yang telah dan akan ditempuh pemerintah dalam mengatasinya.

Selengkapnya, silahkan mengikuti dalam 4 episode yang membahas masalah KKP ini, dalam topik yang menarik, yakni “Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas belanja operasional pemerintah.”