Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Kemampuan para KPA dan PPK dalam membentuk dan menetapkan paket-paket pekerjaan untuk melaksanakan anggaran belanja pembangunan gedung dirasa kurang. Mereka sering mengandalkan jasa konsultan dan kurang mampu mengkritisi hasil pekerjaan konsultan. Di samping itu, Kementerian PU dan Permukiman Rakyat telah menerbitkan Peraturan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara sehingga perlu disosialisasikan lebih intensif kepada para pengelola anggaran belanja satker Kementerian/Lembaga.

Melalui video berikut ini widyaiswara BDK Malang Achmat Subekan mencoba memberikan pemahaman yang benar mengenai pembentukan paket-paket  pekerjaan dalam pembangunan gedung pemerintah serta penentuan pagu anggaran untuk setiap paket pekerjaan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.