Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Harmonized System (HS) adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya. HS terdiri dari penomoran barang sampai tingkat 6 (enam digit), KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasian barang.

BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), Catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan Harmonized System(HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN). Penyebutan BTKI 2017 selanjutnya merujuk pada sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia mulai 1 Maret 2017.

AHTN adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran barang sampai dengan tingkat 8 (delapan) digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN. AHTN dibahas dalam forum AHTN Task Force dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing negara ASEAN.

Bp. Akhmad Firdiansyah, Dosen PKN STAN dari Jurusan Kepabeanan dan Cukai, dalam materi ini memaparkan tentang Klasifikasi Kepabeanan dan Cukai. Materi ini menjelaskan secara singkat mengenai Harmonized System, bagaimana cara mengidentifikasi suatu produk, hingga hal apa saja yang menentukan kualitas penetapan klasifikasi. Klasifikasi dapat ditetapkan setelah informasi untuk mengidentifikasi barang sudah lengkap sesuai parameter barang terkait dalam HS. Dalam tujuannya memperoleh hasil klasifikasi yang berkualitas diperlukan adanya beberapa faktor, yaitu: kualitas SDM yang memadai, akurasi dalam identifikasi barang, penggunaan kaidah dan ketentuan penetapan yang tepat, serta referensi HS yang lengkap.