Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.&#160;Peraturan yang mengatur gratifikasi adalah Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengecualian, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 12 C ayat (1)).<br /><br />Kita sebagai ASN, khususnya ASN di Kementerian Keuangan harus berkomitmen penuh untuk selalu menjaga integritas serta memerangi korupsi dan menolak segala bentuk pemberian baik berupa suap maupun gratifikasi.</p>